Dua Kementerian Bakal Bahas Aturan Bangunan Cagar Budaya

Home / Berita / Dua Kementerian Bakal Bahas Aturan Bangunan Cagar Budaya
Dua Kementerian Bakal Bahas Aturan Bangunan Cagar Budaya ILUSTRASI - Bangunan cagar budaya Gedung Nedhandel NVĀ di Kota Bandung. (FOTO: situsbudaya.id)

TIMESSITUBONDO, JAKARTA – Dua kementerianKemendikbud RI (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan KemenPUPR RI (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) bekerja sama untuk membahas aturan tentang terkait bangunan cagar budaya.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI, Hilmar Farid mengatakan, pihaknya ingin kerja sama dengan KemenPUPR dalam pembahasan standar operasional prosedur (SOP) terhadap penggunaan bangunan cagar budaya.

Dia mengatakan, sebetulnya tidak dilarang pemanfaatan gedung cagar budaya. "Cuma ada batasan dan aturan yang mesti ditaati. Hanya saja masalahnya informasi apa yang yang boleh dan tidak itu bervariasi," ujarnya, Sabtu (20/10/2018) di Jakarta, seperti dikabarkan antaranews.com.

Hilmar menambahkan, pihaknya akan membahas segera mengenai aturan bangunan cagar budaya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), Wiwin Djuwita Ramelan mengatakan, cagar budaya berbentuk bangunan yang masih digunakan sehari-hari, memiliki permasalahan yang kompleks.

Dia mencontohkan bangunan perkantoran. Di satu sisi, pemilik memperlakukan bangunan kantor sebagai aset yang fisiknya harus selalu mengikuti kebutuhan bisnis.

"Sementara pemerintah memperlakukan bangunan sebagai aset budaya yang harus dijaga keasliannya," ujarnya.

Adanya perbedaan sudut pandang yang berpotensi menimbulkan konflik antar pihak, menurutnya, diperlukan peraturan pemerintah dan peraturan yang sifatnya lebih teknis.

Terkait kedua kementerian, KemenPUPR RI mengeluarkan peraturan No. 1/PRT/M/2015 tentang Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan. Peraturan itu dinilai mendahului aturan yang seharusnya dikeluarkan oleh Kemendikbud RI. (*)

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com