H Ahmad Dhafir Dipercaya Jadi Ketua DPRD Bondowoso Periode 2019-2024

Home / Berita / H Ahmad Dhafir Dipercaya Jadi Ketua DPRD Bondowoso Periode 2019-2024
H Ahmad Dhafir Dipercaya Jadi Ketua DPRD Bondowoso Periode 2019-2024 Ahmad Dhafir (pegang mikrofone) saat mengikuti pembekalan dan bai’at pimpinan DPRD dan ketua Fraksi PKB terpilih tingkat Kabupaten/Kota se Jawa Timur, di Aula Kantor PWNU Jatim (FOTO: Moh Bahri/TIMES Indonesia)

TIMESSITUBONDO, BONDOWOSOH Ahmad Dhafir kembali dipercaya sebagai Ketua DPRD Bondowoso periode 2019-2024. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 30004/DPP-03/VI/A.1/VIII/2019 tentang pengangkatan Ahmad Dhafir sebagai Ketua DPRD Bondowoso.

Dengan ini, dia tercatat empat periode pimpin DPRD Kabupaten Bondowoso. Terakhir dia pimpin DPRD periode 2014-2019, namun sempat mengundurkan diri karena mencalonkan diri pada Pilkada Bondowoso 2018.

Ahmad Dhafir mengakui bahwa dirinya mengikuti pembekalan dan bai’at pimpinan DPRD dan ketua Fraksi PKB terpilih tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di aula Kantor PWNU Jatim, Kamis (15/8/2019).

Menurutnya, dia bersama rombongan datang ke PWNU Jatim ini guna penandatanganan kontrak komitmen Pimpinan DPRD Bondowoso dari PKB.

"Selanjutnya, ya sekarang ini dilakukan pembekalan dan pengukuhan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Bondowoso. Ini disaksikan langsung utusan dari DPP PKB yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, M. Hassanudin Wahid," katanya saat dikonfirmasi.

Ahmad-Dhafir-2.jpg

Dijelaskan Dhafir, ditetapkannya menjadi ketua DPRD, tentu berdasarkan kriteria dan pertimbangan yang sudah menjadi ketentuan DPP PKB.

Bukan hanya menggunakan parameter perolehan suara. Leadership dan kemampuan diantaranya juga menjadi poin yang dipertimbangkan.

Selain itu juga memiliki pengalaman yang cukup, dan orang tersebut juga harus pengurus harian di parpol. Serta kompetensi, pengalaman, karirnya di partai, loyalitas, dedikasi, dan yang terpenting juga memiliki kemantapan hati untuk perjuangan aswaja dan jam'iyah NU.

“Saya juga bingung, opini yang dikembangkan di masyarakat bahwa suara terbanyak akan menempati posisi ketua DPRD. Padahal informasi ini menyesatkan," katanya.

Penempatan kader legislatif kata dia, di pimpinan dewan merupakan wewenang DPP. Bahkan juga hak prerogatif Ketua Umum DPP PKB.

"Siapapun yang ditetapkan oleh DPP PKB harus tunduk patuh pada aturan partai, loyal dan taat pada ketentuan organisasi. Karena DPP PKB tentunya akan menindak tegas anggota partai yang tidak mentaatinya,” tegasnya.

Dia juga mengatakan tidak ada aturan yang menyebutkan secara individu, dengan suara terbanyak yang harus menduduki jabatan ketua DPRD.

Sebab, yang duduk di ketua DPRD sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  MD3, tentang pimpinan.

“Tentu yang diusulkan itu yang ada di struktur partai. Ada ketua, sekretaris, bendahara, itu otomatis. Kalau ketua tidak bisa, ya sekretaris. Kalau sekretaris tidak bisa lagi, ya bendahara,” tuturnya.

Dalam acara itu turut dihadiri oleh jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan sejumlah ulama NU. Ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus perkenalan bagi calon pimpinan DPRD PKB.

Dalam Pemilu 2019 di Bondowoso kemarin, Partai Bentukan Gus Dur ini mendapat kursi terbanyak dengan perolehan 14 kursi. Otomatis Ketua DPRD Bondowoso adalah jatah PKB, dan Ketua DPC PKB H Ahmad Dhafir dipercaya oleh DPP PKB. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com