Tetap Dipakai pada PPDB 2020, Kebijakan Sistem Zonasi Ditentukan Pemda

Home / Pendidikan / Tetap Dipakai pada PPDB 2020, Kebijakan Sistem Zonasi Ditentukan Pemda
Tetap Dipakai pada PPDB 2020, Kebijakan Sistem Zonasi Ditentukan Pemda Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud RI), Nadiem Makarim (Foto: Setkab RI for TIMES Indonesia)

TIMESSITUBONDO, JAKARTA – Memastikan Sistem Zonasi tetap akan digunakan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020 mendatang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud RI), Nadiem Makarim menyerahkan kebijakan tersebut kepada pemerintah daerah masing-masing.

Hal itu tertuang dalam Permendikbud Nomor 44 Rahun 2019 yang sudah ditandatangani Mendikbud RI Nadiem Makarim. Pada Pasal 16 disebutkan jika penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.

Karena itu, menurut Permendikbud tersebut, dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

"Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB," bunyi Pasal 16 ayat (5) Permendikbud itu.

Adapun jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

“Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan,” bunyi Pasal 17 ayat (3) Permendikbud tersebut.

Sedangkan peserta PPDB dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga,kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. “Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru,” bunyi Pasal 19 ayat (2).

Untuk jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai ujian Sekolah atau UN; dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

"Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB," bunyi Pasal 20 ayat (2). Menurut UU yang ditandatangani Mendikbud RI Nadiem Makarim ini, pengumuman PPDB dengan sistem zonasi dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com